Pendidikan Kunci di Masa Depan, Begini Strategi dan Tantangannya di Tahun 2025

Sumber Gambar : Pinterest

Pendidikan memegang peranan penting sebagai kunci membangun masa depan bangsa. Sejumlah strategi disiapkan untuk menghadapi tantangan pada tahun 2025 ini. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo Subianto memisahkan Kementerian Pendidikan menjadi dua, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek). Mu’ti yang dipilih menggantikan Nadiem Anwar Makarim menjelaskan, Kemendikdasmen yang ia pimpin baru dua bulan ini telah melaksanakan sejumlah inisiatif demi mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Untuk tahun 2025, Kemendikdasmen memprioritaskan beberapa program strategis, seperti penguatan pendidikan karakter, pemerataan akses pendidikan melalui wajib belajar 13 tahun, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Kementerian juga berfokus pada pengembangan talenta unggul dan penyediaan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh siswa di Indonesia, termasuk bantuan pendidikan bagi 18,59 juta siswa melalui Program Indonesia Pintar. Dengan total anggaran Kemendikdasmen pada tahun 2025 sebesar Rp33,5 triliun, sejumlah program prioritas akan dilaksanakan, termasuk peningkatan kualitas pendidikan vokasi melalui magang dan sertifikasi kompetensi bagi siswa SMK, serta penguatan literasi dan kebahasaan melalui distribusi buku bacaan bermutu dan pembinaan komunitas sastra.

Komisi X DPR RI mendesak Kemendikdasmen untuk merumuskan kebijakan dan strategi penyelesaian permasalahan guru honorer dan PPPK seperti gaji, tunjangan, sertifikasi, dan distribusi. Sementara untuk Kemendikti Saintek, Komisi X mendorong evaluasi dan penyelesaian terhadap permasalahan perguruan tinggi, di antaranya seperti seleksi mahasiswa, tunjangan kinerja dosen, dan percepatan sertifikasi dosen. Juga mendorong peningkatan jumlah beasiswa dan menambah program dan bantuan bagi perguruan tinggi swasta yang tepat sasaran dan dikelola dengan baik, serta meningkatkan alokasi anggaran untuk perguruan tinggi vokasi baik dalam bentuk sarpras maupun non-sarpras.

Beragam Tantangan di Dunia Pendidikan

Pengamat Pendidikan dari Universitas Paramadina Totok Amin Soefijanto mengatakan, tantangan pendidikan Indonesia 2025 adalah akses pendidikan yang akan turun akibat tekanan ekonomi global dan nasional. Dia melanjutkan, kualitas pendidikan juga mendapat banyak masalah karena kualitas dan kinerja guru yang masih stagnan. “Apalagi, serbuan kecerdasan buatan akan semakin menyulitkan ikhtiar menaikkan kualitas pendidikan karena masih gagapnya pendidik kita dalam menggunakan teknologi,” ujar dia. Satriwan Salim, Koordinator Nasional P2G, menyebutkan empat tantangan utama yang harus menjadi prioritas dalam dunia pendidikan Indonesia pada tahun 2025. Dalam keterangannya, ia menyoroti persoalan mutu pendidikan, tata kelola guru, aksesibilitas, serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Salah satu isu utama adalah rendahnya skor Indonesia dalam tes PISA (Programme for International Student Assessment) di bidang literasi, numerasi, dan sains. P2G mengapresiasi langkah Kemendikdasmen yang menjadikan peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu agenda prioritas di tahun 2025. Satriwan juga menyoroti pentingnya sertifikasi guru. “Kemendikdasmen menargetkan 800 ribu guru disertifikasi pada tahun 2025. Ini langkah tepat untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru melalui tunjangan profesi,” jelasnya. Namun, masih ada 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi. Persoalan akses pendidikan menjadi tantangan setiap tahun, terutama terkait sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) berbasis zonasi. P2G menolak usulan penghapusan sistem zonasi yang diajukan oleh Wakil Presiden Gibran. Ia menekankan pentingnya pemerataan distribusi sekolah negeri di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung sistem ini. P2G juga merekomendasikan pelimpahan kewenangan pembangunan unit sekolah baru dari Kementerian PUPR ke Kemendikdasmen guna mengurangi hambatan birokrasi. Tantangan terakhir adalah relevansi pendidikan, khususnya kurikulum SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), dengan kebutuhan dunia kerja. Ia menyarankan agar pemerintah memperketat izin pendirian SMK baru dan memastikan kurikulumnya link and match dengan kebutuhan dunia kerja di wilayah masing-masing. Satriwan menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi berbagai tantangan ini.

Sumber Artikel : Sindonews.com