Kekhawatiran Negara ASEAN atas Potensi Indonesia Bubar 2030

Jakarta, Agustus 2025 – Di tengah perayaan kemerdekaan yang semakin dekat, Indonesia justru dihantui kekhawatiran dari luar. Laporan terbaru dari ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) dan berbagai diskusi diplomatik di Asia Tenggara memunculkan pertanyaan serius: Mampukah Indonesia bertahan sebagai kekuatan utama hingga 2030? Atau justru akan terjerumus dalam krisis multidimensi yang berujung pada disintegrasi?

Kekhawatiran Serius dari ASEAN

Dalam laporan tahunan AMRO bertajuk Annual Consultation Report: Indonesia 2025, disebutkan bahwa rasio utang pemerintah Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan terus meningkat dan dapat mencapai 42% pada tahun 2029. Angka ini memicu alarm, karena mengingatkan pada kondisi Sri Lanka sebelum bangkrut pada 2022. Negara tersebut memiliki rasio utang yang sama (42%) pada 2019, dan hanya dua tahun kemudian kolaps akibat utang melonjak, inflasi liar, dan krisis pangan.

Meski Indonesia dianggap memiliki struktur ekonomi yang lebih tangguh, borosnya fiskal dan lemahnya disiplin anggaran menjadi sorotan tajam. Beberapa ekonom bahkan menyebut tren ini sebagai jalan menuju middle-income trap—jebakan negara berkembang yang gagal naik kelas karena pengelolaan keuangan yang buruk.

Isu Disintegrasi: Indonesia Bubar 2030?

Tak hanya dari sisi fiskal, kekhawatiran juga mencuat dalam aspek geopolitik. Beberapa negara ASEAN menyoroti potensi disintegrasi Indonesia jika tidak segera dilakukan pembenahan menyeluruh terhadap:

• Ketimpangan pembangunan antarwilayah

• Korupsi sistemik

• Konflik identitas dan sektarian

• Ketimpangan pendapatan yang memburuk

• Ketidakpercayaan terhadap lembaga negara

Isu “Indonesia bubar 2030” yang sempat beredar dalam laporan intelijen dan forum-forum geopolitik kembali menjadi bahan evaluasi strategis. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand mulai menyusun skenario darurat jika Indonesia mengalami instabilitas besar.

Pemerintah RI: Menolak Narasi Bubar, tapi Diingatkan Reformasi

Pemerintah Indonesia, melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kekhawatiran tersebut berlebihan. Namun ia mengakui bahwa lonjakan utang dan defisit primer merupakan tantangan serius. Terlebih lagi, batalnya kenaikan tarif PPN secara menyeluruh di tahun 2025 membuat pendapatan negara stagnan, sementara biaya pinjaman membengkak.

Pemerintah mengklaim tengah menyusun langkah-langkah reformasi fiskal, termasuk:

• Efisiensi pengeluaran negara

• Reformasi perpajakan

• Penguatan transparansi keuangan

• Percepatan digitalisasi sektor fiskal

Namun pasar global dan investor mulai bersikap hati-hati, menganggap tahun 2030 sebagai titik kritis: apakah Indonesia mampu menjadi negara berkembang yang matang secara fiskal, atau justru menjadi studi kasus kegagalan ekonomi dan politik modern.

Dampak ke Kawasan ASEAN

Kestabilan Indonesia sangat krusial bagi ASEAN. Beberapa dampak potensial jika Indonesia gagal mengelola fiskal dan stabilitas nasional antara lain:

• Gangguan rantai pasok kawasan

• Lonjakan migrasi ilegal dan pengungsi

• Kenaikan tensi keamanan lintas batas

• Anjloknya kepercayaan investor di Asia Tenggara

• Munculnya kekuatan ekstrem yang mengisi kekosongan kekuasaan

ASEAN menyadari, jika Indonesia jatuh, seluruh kawasan akan terkena imbasnya.